topmetro.news – Jajaran pengurus dan kader Partai Demokrat se-Sumatera Utara menolak penyelenggaraan KLB ilegal di Deli Serdang. “Saya tidak terima Sumatera Utara menjadi tempat untuk menyelenggarakan kegiatan ilegal yang melanggar kehormatan dan kedaulatan Partai Demokrat,” tegas Herri Zulkarnain, Ketua DPD Partai Demokrat Sumut, yang membawahi 33 DPC se provinsi.
Herri sendiri yang menemukan daftar nama tamu di sebuah hotel di Deli Serdang. Daftar itu memuat nama-nama mantan kader serta Kepala KSP Moeldoko. Sedangkan pihak hotel menyatakan bahwa semua kamar hotel sudah terpesan atas nama Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI). Tapi Ketua Umum DPP GAMKI Willem Wandik sudah menegaskan bahwa ada yang mencatut nama organisasinya. Artinya, bahwa GAMKI sama sekali tidak terlibat dalam kegiatan KLB ilegal ini.
DPC Tolak KLB
Penegasan Heri diamini oleh ketua-ketua DPC Partai Demokrat di berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Utara. Ketua DPC Gunung Sitoli Herman Jaya Harefa misalnya. Ia menolak tegas pelaksanaan KLB illegal, apalagi berlangsung di Provinsi Sumatera Utara. “Kami loyal dan setia pada kepemimpinan Ketum AHY dan kepengurusan hasil Kongres V Partai Demokrat, 15 Maret 2020,” kata Herman. “Saya sendiri ikut aklamasi memilih Mas AHY sebagai ketum, karena saya melihat masa depan Partai Demokrat memang cerah di tangan Beliau.”
Ketua DPC Kota Sibolga Efendi Marpaung juga berpendirian sama. “Tidak ada itu KLB. Itu sudah pasti ilegal. Mana ada KLB diselenggarakan oleh para mantan kader?” gugat Efendi. “Saya ikut memilih Mas AHY sebagai ketum dalam Kongres V Partai Demokrat, Bulan Maret tahun lalu. Elektabilitas Beliau dan Partai Demokrat terus naik. Mana mungkin digantikan oleh orang lain yang elektabilitasnya nol?”
Penolakan keras juga muncul dari Serdang Berdagai. Labuhan Hasibuan, Ketua DPC Partai Demokrat di sana menegaskan menolak KLB. “Tolak KLB ilegal. Sebagai pengurus partai dan pemilik suara, saya tidak rela hak saya dicuri oleh oknum penyelenggara KLB ilegal. Apa pun hasilnya, tidak sah. Tidak akan kami akui.”
Sedangkan DPD Partai Demokrat Sumut kini sedang mengupayakan agar kegiatan-kegiatan ilegal atau terselubung yang mengatasnamakan Partai Demokrat batal atas nama hukum.
reporter | Jeremi Taran
